Nadi, Lombok: Menjelang bulan suci Ramadan 2025, pemerintah pusat dan daerah menaruh perhatian besar terhadap stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) yang digelar secara virtual pada Senin  (24/2/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang berpartisipasi melalui zoom meeting dari Command Center Kantor Bupati Lombok Timur.

Rakor TPID dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian Lombok Timur, Ahmad Masih, dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan dari instansi lainnya. Tujuan utama rapat ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir akan kenaikan harga yang signifikan.

Dalam sambutannya, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. “Stabilitas harga barang pokok, terutama menjelang Ramadan, menjadi prioritas kami. Kami meminta seluruh daerah untuk memantau pasokan dan distribusi barang, serta mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar,” ujarnya.

Tomsi juga mengingatkan agar daerah-daerah meningkatkan pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga. “Kami tidak ingin ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara tidak fair di saat masyarakat membutuhkan,” tegasnya.

Di Lombok Timur, Asisten II Bidang Perekonomian, Ahmad Masfu, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi fluktuasi harga. “Kami akan terus memantau pasokan barang pokok di pasar-pasar tradisional dan modern. Selain itu, kami juga akan memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan harga tetap stabil,” jelas Ahmad Masfu.

Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan rutin terhadap stok barang pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur. “Kami juga akan meningkatkan pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur menyatakan kesiapan stok pangan di wilayahnya. “Kami telah memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Kami juga akan bekerja sama dengan distributor dan pedagang untuk menjaga kelancaran distribusi,” katanya.

**Operasi Pasar Murah dan Sosialisasi**

Rapat koordinasi ini juga membahas langkah-langkah konkret lainnya, seperti operasi pasar murah, penguatan sistem distribusi, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Operasi pasar murah akan digelar di berbagai titik strategis di Lombok Timur untuk memastikan masyarakat dapat mengakses barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terpancing melakukan panic buying, yang dapat memicu ketidakstabilan harga. “Kami ingin mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir, karena stok barang pokok kami pastikan cukup,” ujar Ahmad Masfu.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan inflasi dapat dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

“Kami berharap dengan langkah-langkah yang telah disiapkan, masyarakat Lombok Timur dapat menjalani ibadah Ramadan dengan nyaman dan lancar, tanpa terganggu oleh kenaikan harga yang tidak wajar,” pungkas Ahmad Masfu.

Dengan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan stabilitas harga barang pokok dapat terjaga, sehingga Ramadan 2025 dapat dijalani dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan oleh seluruh masyarakat.