Nadi Lombok: Polemik pengelolaan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur belakangan ini menjadi sorotan publik. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang aspirasi dari berbagai kalangan mencuat, terutama terkait isu pengambilalihan sejumlah kawasan wisata oleh pemerintah daerah (Pemda). Situasi tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat dan dikhawatirkan dapat memengaruhi citra pariwisata Lombok Timur di mata publik maupun wisatawan.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur, Hasan Rahman, menegaskan bahwa sektor pariwisata sejatinya membutuhkan narasi dan pemberitaan yang positif guna menjaga suasana atau “vibes” pariwisata tetap kondusif.
“Pariwisata ini sangat sensitif terhadap isu. Sedikit saja ada konflik yang mencuat ke publik, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita butuh narasi dan berita-berita baik agar kepercayaan wisatawan tetap terjaga,” ujar Hasan Rahman, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, geliat pariwisata Lombok Timur saat ini tumbuh secara alami berkat peran aktif para pelaku wisata di daerah. Ia menilai pertumbuhan yang terjadi bukan semata karena intervensi pemerintah, melainkan karena kesadaran dan inisiatif masyarakat yang melihat potensi besar sektor tersebut.
“Pertumbuhan pariwisata yang kita lihat sekarang ini lebih banyak dirangsang oleh perilaku para pelaku wisata itu sendiri. Destinasi kita luar biasa, dan itu tumbuh dengan sendirinya karena kegairahan masyarakat,” tegasnya.
Hasan menjelaskan bahwa perubahan cara pandang masyarakat terhadap wisatawan menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan pariwisata daerah. Jika sebelumnya masih ada anggapan yang awam atau bahkan skeptis terhadap kehadiran wisatawan, kini perspektif tersebut telah berubah secara signifikan.
“Sekarang masyarakat sudah sangat welcome. Mereka sadar bahwa kehadiran wisatawan membawa dampak ekonomi. Di wilayah utara, selatan, hingga kawasan seperti Sembalun, geliat itu terasa sekali. Masyarakat membentuk komunitas, mengelola homestay, membuka jasa transportasi, menjadi pemandu wisata, dan terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata,” jelasnya.
Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat tersebut telah menciptakan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak warga yang kini menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, Hasan mengakui bahwa perkembangan yang pesat ini belum sepenuhnya terorganisir secara kelembagaan. Banyak kelompok atau komunitas wisata yang berjalan secara mandiri tanpa payung hukum atau sistem tata kelola yang terstruktur.
“Dari sisi pertumbuhan ekonomi masyarakat, dampaknya sudah terlihat. Tapi kalau kita bicara kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memang belum maksimal. Ini karena aktivitas yang ada belum terlembagakan dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk hadir sebagai fasilitator dan mediator. Dalam situasi di mana muncul perbedaan kepentingan atau klaim pengelolaan destinasi, peran Pemda sangat krusial untuk menjaga keseimbangan.
Hasan menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada aspek penguasaan atau pengambilalihan kawasan wisata. Lebih dari itu, Pemda perlu membangun ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan investasi dan partisipasi masyarakat.
“Jangan sampai orientasinya hanya pada penguasaan. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan kenyamanan berinvestasi, memberikan rasa aman kepada pelaku usaha, serta mendorong daya tumbuh kelompok-kelompok pelaku wisata yang sudah ada,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah merangkul seluruh kelompok kepentingan, termasuk komunitas lokal yang telah lebih dulu mengelola destinasi. Menurutnya, pendekatan yang inklusif akan jauh lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pariwisata.
“Jangan sampai karena kita melihat destinasi itu bagus dan potensial, lalu seenaknya menyingkirkan pihak-pihak yang sudah lebih dulu mengelola. Itu tidak adil dan bisa memicu konflik baru. Biarkan pariwisata ini tumbuh secara wajar, pemerintah cukup menjadi mediator dan pendorong,” tegasnya lagi.
Hasan berharap polemik yang berkembang saat ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka dan pendekatan yang berkeadilan. Ia menilai, dengan komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat, konflik dapat diminimalisir tanpa harus merusak iklim pariwisata yang sedang tumbuh.